Rabu, Oktober 16

Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan dan Review Proses Bisnis Perencanaan Wilayah Sapi Potong di Tuban

Tuban – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi potong di Jawa Timur dengan mengembangkan kawasan peternakan sapi potong berbasis korporasi. 2 Kabupaten di Jawa Timur yakni Bojonegoro dan Tuban telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangannya. Menindak lanjuti hal tersebut, Rabu (10/07/2019) telah digelar kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan dan Review Proses Bisnis Perencanaan Wilayah Sapi Potong di Aula Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Tuban. Acara ini dibuka oleh Kepala Diskannak, Dr. M. Amenan dan dihadiri oleh Tim dari Biro Perencanaan Kementan (Ir. Noviati, M.Si), tim dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Loka Penelitian Sapi Potong (LOLITSAPO), pelaku usaha peternakan dan Perbankan.

Dalam sambutannya, M. Amenan menyatakan bahwa Tuban memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pengembangan sapi potong. Jenis ternak sapi lokal Peranakan Ongole (PO) merupakan unggulan yang perlu didorong pengembangannya. Selain itu, beternak sapi potong telah menjadi budaya masyarakat yang juga menentukan tumbuhnya kelompok peternak. “Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan model perencanaan yang bisa menjadi acuan dalam implementasi pengembangan kawasan sapi potong berbasis korporasi di Tuban”, terang Kepala Dinas yang beberapa saat lalu menerima penghargaan pertama pelaksana pemeriksaan kebuntingan mendukung UPSUS SIWAB di Jatim ini.

Biro Perencanaan Kementan yg diwakili oleh Ir. Noviati, M.Si mengatakan bahwa sapi potong merupakan salah satu komoditas strategis Kementan sehingga implementasi kebijakan yg mendukung pengembangannya harus melibatkan sinergi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“Dalam pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak, provinsi perlu menyusun masterplan sedangkan kabupaten mengelaborasi dalam bentuk action plan”, pungkas Noviati.

Tim dari PSEKP yang dipimpin oleh Dr. Nyak Ilham menyampaikan beberapa aspek hukum terkait korporasi petani antara lain: Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, Keputusan Mentan No. 472 Tahun 2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional serta Keputusan Mentan No. 2965 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak.

Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Ir. Imron selaku Kabid Peternakan, Joko Utomo salah satu pelaku usaha ternak sapi potong yg hadir menuturkan bahwa permasalahan utama yg dihadapi peternak ialah jaminan kepastian pasar terhadap produk daging maupun hasil sampingnya. “Kami sudah memproduksi pupuk organik yg dijual secara langsung kepada pembeli. Namun, kami ingin segmen dan pangsa pasar yg lebih luas”, ujar Joko

Menanggapi pernyataan tersebut, BPTP Jatim yg diwakili oleh Indra Bagus Raharjo, SST.M.Sc menjelaskan bahwa BPTP Jatim siap membantu peternak terutama produsen pupuk organik dalam pelayanan uji efektifitas dan uji mutu pupuk yg dihasilkan karena tersedianya fasilitas yg memadai.

Hari kedua (11/07/2019) kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan Lapang di Kelompok Peternak “Sidomulyo” Dusun Krajan Desa Tawaran Kec. Kenduruan. Pemeliharaan sapi potong dilokasi ini dilakukan dalam kandang komunal dengan populasi 30 ekor sapi Peranakan Ongole (PO) yang merupakan sapi bantuan pada Tahun 2017. Pemeliharaan sapi dilakukan oleh seorang manager kandang didampingi pengawas yg dipilih secara periodik oleh anggota dalam mekanisme pertemuan tahunan. Kelompok ini pun dinilai menonjol karena adanya sistem pergiliran ternak indukan dengan bagi hasil saling menguntungkan antara peternak dan pengelola.

Dukungan pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Jogjakarta terutama dalam hal penanganan gangguan reproduksi yg melibatkan tenaga inseminator dan tenaga medis keswan.

Pengembangan kawasan peternakan sapi potong berbasis korporasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang diterjemahkan oleh Kementan dalam bentuk pemberdayaan petani dalam wadah kelembagaan ekonomi kreatif dengan berbekal kemampuan manajerial dan intergrasi agribisnis hulu-hilir. Sehingga dengan adanya kelembagaan ekonomi berbadan hukum ini dapat meningkatkan kemampuan peternak dalam akses permodalan (bankkable), jaminan bagi peternak dan off-taker dalam pengembangan usaha.

#KorporasiPetani
#BeefCattle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *