JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Aktual

Kategori

Menyongsong Tahun Perbenihan Nasional

BANYUWANGI(22/02/2018). Menyongsong tahun perbenihan nasional 2018, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Sputnik Sujono melakukan kunjungan kerja di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dan mengusulkan sebagai kawasan pengembangan bawang putih baru nasional. Bawang putih baru dikembangkan pada wilayah ini baru pertama kali seluas 116 hekatar dari rencana total 145 hektar. Pertanaman saat ini umur 115 hari, diperkirakan  panen mulai awal Maret 2018. Varietas yang dikembangkan yakni varietas lokal Lumbu Kuning dan Lumbu Hijau. Pengembangan ini diprakarsai oleh Importir CV Sinar Padang Sejahtera. Kunjungan kerja Dirjen Hortikultura didampingi oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kepala BPTP Jatim, Badan Karantina Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi, Camat Licin, Penyuluh, Petani serta perwakilan dari CV. Sinar Padang Sejahtera selaku importir bawang putih.

Dalam arahannya, Dirjen Hortikultura menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mewujudkan pengembangan bawang putih di lokasi ini yg mampu menyerap tenaga kerja lokal sampai 900 orang tenaga kerja. “ Benih yang saat ini ditanam diharapkan menjadi cikal bakal swasembada bawang putih nasional ke depan kendati saat ini kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan benih bawang putih”, ujar Sputnik Sujono. Dukungan BPSB dibutuhkan dalam mengawal kualitas benih yang dihasilkan. Selain itu, organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perlu dikendalikan dengan penerapan teknologi yang telah dikaji oleh BPTP Jatim.

Peneliti BPTP Jatim Gamal Pratomo  dalam kunjungan ini juga menerangkan bahwa benih yang ditanam haruslah benih yang berkualitas. Selain itu permasalah benih yang umum dijumpai oleh petani ialah masa dormansi yang relatif panjang. “ Kami telah menemukan teknologi untuk mematahkan dormansi benih bawang putih sehingga petani dapat cepat menanam benih tanpa harus menunggu lebih lama”, tambahnya. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah penggunaan fungisida sistemik secara bijak sebagai tindakan preventif serangan OPT.

Disela-sela acara tersebut beberapa petani sempat menanyakan keberlanjutan kegiatan perbenihan ini. Menanggapi hal tersebut, Sputnik Sujono menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya swasembada bawang putih melalui penguatan sistem perbenihan. “Presiden juga telah menginstruksikan agar setiap kegiatan harus berorientasi padat karya”, pungkasnya.

 

Gerakan Panen Raya Padi

SAMPANG(21/02/18). Tepatnya di Desa Kamoning, Gapoktan Kamoning Jaya, Kec.Sampang telah melaksanakan gerakan panen raya padi. Acara yang dihadiri Bupati Kab. Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kadisperta Sampang/diwakili, Kapolres, Bulog, BNI, BRI, BPTP Jatim, Camat, Kades, Petugas Diperta, Poktan/petani. Panen dilaksanakan di hamparan Poktan sktr 25 ha. Hamparan padi di Kec. Sampang 514 ha. Hasil ubinan di lokasi panen 7,8 ton/ha dengan varietas padi hibrida Sembada. Peningkatan provitas 27 % dibanding tahun lalu di lokasi yang sama. Total panen padi kab. Sampang sampai bulan April diperkirakan mencapai 30.920 ha. Dalam sambutanya Letkol Inf Indrama Bodi Dandim Sampang mengatakan  “panen raya padi bentuk wujud nyata kegiatan pertanian kab Sampang, diharapkan pemimpin bisa berbaur merakyat supaya tahu proses yg dialami petani dan kalau masalah banjir teratasi petani sampang bisa panen padi 3 kali setahun”.

Masuki Masa Panen Raya, Kementerian Pertanian Alokasikan 10 Milyar Untuk Dorong Serapan Gabah Petani di Tuban

Memasuki masa panen raya padi di Jawa Timur, Kementerian Pertanian telah melakukan upaya serap gabah petani secara langsung. Di Kabupaten Tuban saja, dilaporkan bahwa luasan panen pada bulan Februari ini diperkirakan telah mencapai 9.299 ha dengan perkiraan produksi sebesar 57.707 ton. “Bulan ini luas panen di Tuban sudah mencapai hampir 10 ribu ha, artinya saat ini kami sudah mulai masuk panen raya.” ujar Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein dalam sambutannya di seremoni panen padi di Desa Kendalrejo Kec.Soko pada tanggal 8 Februari 2018.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Teritorial (Aster) KASAD Mayjen Supartodi dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto. Kapuslitbang Tanaman Pangan Hendriko Noto Susanto, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Chendy Tafakresnanto, Kepala Balai Penelitian Tanaman Serat dan Pemanis (Balittas) Kuntoro Boga Andri serta Kepala Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi (Balitkabi) Joko Susilo.

Menanggapi pertanyaan tentang penyaluran pupuk, Gatot menegaskan bahwa distribusi pupuk harus terealisasi maksimal 1 x 24 jam selain itu petani juga diimbau tidak perlu khawatir karena saat ini pemerintah juga telah menyiapkan asuransi pertanian. “Petani cukup menjadi anggota dan hanya membayar premi 20% karena sisanya telah disubsidi pemerintah. Jika ada klaim gagal panen yang rasional maka akan memperoleh ganti rugi sekitar 10 juta per hektar” ujarnya. Lebih lanjut Gatot mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 10 milyar untuk menyerap gabah petani khususnya di Kabupaten Tuban.

Menyoroti upaya serapan gabah, Kementerian Pertanian telah menggandeng TNI dalam hal tersebut.
“Babinsa harus memiliki data calon lokasi panen minimal 2 hari sebelumnya, datangi petani dan beli gabah petani langsung di sawah.” pungkas Aster KASAD Mayjen Supartodi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dijadwalkan hadir dalam seremoni panen tersebut. Namun, Amran dikabarkan batal hadir karena harus menghadiri agenda rapat yang mendadak pada hari itu juga.. (IB)

Penyuluh BPTP Balibangtan Jawa Timur Harus Kompeten

Setelah diterbitkannya Permentan Nomor:19/Permentan/OT.020/5/2017, dan untuk mengimplementasinya, tidaklah mudah.  Di tahun 2018, bila kita cermati kegiatan yang diamanatkan dalam Draft Pedoman Umum Bimbingan Teknis Penyuluhan Dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi mengharuskan Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim dituntut harus profesional.  Ini adalah tuntutan jaman, transfer inovasi teknologi harus cepat sampai ke pengguna.  Seorang penyuluh diperlukan dalam pendampingan untuk membangun sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal.

Sebagai bagian integral dalam membina profesionalisme Penyuluh Pertanian secara berkelanjutan diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam penguasaan:

  • Persiapan penyuluhan pertanian (kemampuan: menginventarisasi, mengidentifikasi dan mengnalisis data potensi wilayah dan keadaan agroekosistem serta permasalahan petani; Menyusun Programa dan Membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 47 tahun 2016;
  • Melaksanakan dan mengembangkan penyuluhan pertanian dengan berbagai media dan metode yang disesuaikan dengan perkembangan IT yang diselaraskan dengan kebutuhan petani, juga mengembangkan kelembagaan petani; dan perlunya
  • Melakukan Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian, sebagai umpan balik guna perbaikan kegiatan penyuluhan yang akan datang. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian dilaksanakan sesuai prinsip: objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan (Peraturan Menteri Pertanian nomor: 91/Permentan/ OT.140/9/2013).
  • Melakukan Pengembangan Profesi Penyuluhan Pertanian melalui pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di bidang pertanian.

Untuk menuju profesional, syarat seorang penyuluh harus distandarisasi melalui BNSP (Badan Nasional Standarisasi Pertanian), yaitu melalui Uji Kompetensi dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan dinyatakan Kompeten di bidangnya.

Bayangkan saja bila yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian saja tidak kompeten, namun harus menyelenggarakan ke arah perubahan petani yang lebih baik.  Amanah yang diemban seorang penyuluh yaitu harus mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan merubah perilaku atau sikap petani sebagai sumber daya yang berkualitas, handal serta berkemampuan manajerial, sehingga  mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan.

Namun untuk mengelimnasi hal yang dikawatirkan tersebut, rupanya Badan Pengembangan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sudah mengantisipasi dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh BPTP Jatim.  Kegiatan tersebut diakomodir dalam Rencana Disminasi Hasil Pengkajian (RDHP) dengan judul: Peningkatan Komunikasi_Informasi, Koordinasi Dan Diseminasi Inovasi Pertanian Di Provinsi Jawa Timur, tahun 2018.  Lebih lengkapnya dalam RDHP tersebut memmuat beberapa kegiatan yang penyelenggaraanya menuntut profesionalisme penyuluh BPTP, diantaranya:

  1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh BPTP
  2. Sinkronisasi dan Sinergitas Materi Hasil Litkaji Dan Programa Penyuluhan Provinsi Dan Daerah (teknologi rekomendasi dan dapat diakses);
  3. Temu Teknis Inovasi Pertanian (peneliti penyuluh BPTP), Penyuluh Daerah Dan Petani Maju (penyuluh swadaya & swasta);
  4. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Daerah;
  5. Kaji Terap Inovasi Pertanian (melakukan demonstrasi inovasi teknologi rekomendasi kemudian dilanjutkan dengan demplot di beberapa BPP/BP3K);
  6. Kerja sama.

Dengan terselenggaranya beberapa kegiatan tersebut, harapan Kepala Balai, Dr. Chendy Tafakresnanto, dan Tim Teknis yang terdiri dari: Prof. Suyamto, Prof. Cholil, Dr. Sudarmadi, dan Dr. Tri Sudaryono, bahwa BPTP Balitbangtan Jawa Timur atau Laboratorium Diseminasi Pertanian Wonocolo (dahulu Balai Informasi Pertanian Jawa Timur) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan BPTP Balitbangtan tersebut, dapat menjadikan Home Base Penyuluh dan Petani di Jawa Timur sebagai tempat rujukan inovasi pertanian….Semoga tercapai, dan Selamat !! (Tini-Hanik)

Focus Grou Discussion (FGD) Merumuskan Arah dan Strategi Diseminasi dan Penyuluhan Pertanian BPTP Jatim

Di Bluemorpho Room Papilio Hotel Surabaya, pada Rabu, 7 Februari 2018, telah diselenggarakan pertemuan yang menghadirkan berbagai unsur yang berkompeten dalam membahas dunia penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diprakarsai BPTP Jawa Timur.  Diantaranya yaitu: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, tempat satmingkal penyuluh pertanian provinsi Jawa Timur yang diwakili Ir. Dyah, MMA dan Ir. Eddy; Mantan Kepala Dinas Pertanian Prov. Jatim yang sebelumnya juga pernah sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di jamannya yaitu Ir. Moch. Maksum, MSc.;  Penyuluh Senior Kompeten juga sebagai Asesor Kompeten, yaitu Ir. Sri Widarti, MMA., dan Ir. Hermanu Ekamto, MM.  Dari BPTP Jatim yaitu, ada 2 orang Profesor Research: yaitu Prof. Suyamto, sebagai Dewan Pakar Hipenindo; dan Prof. M Cholil serta Tim Teknis BPTP Jatim yang terdiri selain dua Profesor tersebut ditambah dengan Dr. Sudarmadi Purnomo,  dan Dr. Tri Sudaryono.  Dua doktor yang terakhir ini juga sebagai mantan Kepala BPTP Jatim. 

Tak ketinggalan hadir pula KSPP, KoorProg, PPK, tentu para penjab kegiatan diseminasi dan penyuluhan yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.  Total yang hadir sebanyak 25 orang, sehingga  konsep pertemuan kecil ini didesign menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group disscussion (FGD).  Kolabrasi berbagai unsur seperti tampak dalam foto bersama, ini adalah hal yang luar biasa, dan jarang terjadi, karena kesibukan masing-masing menyebabkan sulit mencari waktu yang tepat untuk bisa berkumpul dan duduk bersama saling tukar pengalaman dan sharing pendapat.  Ini adalah langkah awal BPTP Jawa Timur dalam mengimplementasikan Permenten Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang tambahan tugas BPTP menjalankan fungsi Diseminasi dan Penyuluhan di Provinsi Jawa Timur.  Upaya ini barangkali dilakukan Pemerintah Pusat, dalam rangka menyikapi carut marutnya kelembagaan penyuluhan pertanian, entah mau dibawa kemana?!.

Walhasil, berjalan lancar dan mengesankan semua peserta kegiatan FGD tersebut, karena  dikemas santai tapi focus and locus pada sasaran kegiatan yang akan dibahas.  Memang tujuan dari FGD tersebut yaitu untuk menggali sumbangsih pemikiran dan masukan-masukan positif dan konstruktif dari para peserta.  Selain itu juga dalam upaya menyamakan presepsi tentang perencanaan, penerapan dan pengembangan media dan metode penyuluhan dan diseminasi kedepan guna percepatan penerapan dan hilirisasi inovasi pertanian yang telah dihasilkan Balitbangtan ke pengguna (perantara dan langsung ke petani).  Tentunya yang dilakukan tersebut juga untuk kepentingan penyempurnaan Draft Pedum Kegiatan Penyuluhan Dan Diseminasi 2018 yang akan dipublish Balitbangtan, tentu setelah mendapat persetujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Semua yang dilakukan tersebut, adalah dalam rangka menyikapi perkembangan  pembangunan pertanian telah menuntut suatu percepatan transfer, adopsi dan hilirisasi inovasi yang adaptable lokal spesifik oleh pelaku utama dan pelaku usaha.  BPTP Jatim merupakan UPT/UK Balitbangtan sudah banyak menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.  Faktor penyebabnya adalah kemungkinan pada kelemahan pengelolaan sistem informasi teknologi. Selanjutnya penyelenggaraan penyuluhan, diseminasi dan komunikasi hasil penelitian yang belum intensif dan efektif ke sasaran pengguna serta pendekatan pengkajian adakalanya kurang sesuai dengan paradigma pengembangan spesifik lokasi.

Hadirnya kegiatan yang difasilitasi BPPSDMP melalui Bimbingan Teknis Penyuluhan Dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, para penyuluh tingkat provinsi, kabupaten hingga BP3K bisa berimprovisasi mengembangkan berbagai media dan metoda diseminasi beserta penyuluhannya.   Maka dari itu, penyuluh yang di Provinsi, khususnya penyuluh BPTP bergegaslah untuk meningkatkan atau mengisi kompetensi kerja yang masih kurang.  Penyuluh daerah sangat mengharapkan uluran tangan penyuluh BPTP, karena yang paling dekat dengan sumber inovasi yang telah dihasilkan oleh para peneliti yang handal.  Sebaiknya Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim dituntut harus kompeten dan profesional dalam mengemban amanah membawa suluh penerangan kepada petani (Tini-Hanik)

Tajamkan Rencana Kegiatan Tahun 2018, BPTP Jatim Laksanakan Seminar Proposal

(05/02/2018) Dalam upaya penajaman rencana kegiatan Tahun Anggaran 2018, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur telah menggelar seminar proposal kegiatan. Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini dilakukan secara panel dimana presentasi setiap kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan pembahasan RPTP secara terbuka. Kepala BPTP Jatim, Dr. Chedy Tafakresnanto dalam sambutannya di Gedung Pertemuan Wedhar Taru mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penyusunan proposal kegiatan. Menurutnya, acara ini sekaligus diharapkan menjadi wadah komunikasi yang efektif antara penangggung jawab kegiatan bersama timmya. “Saya berharap acara seminar ini dapat lebih mempertajam perencanaan kegiatan kita kedepan, sehingga capaian kegiatan dapat terwujud dengan optimal.” Tambahnya.

Seminar proposal ini merupakan tindak lanjut dari arahan tim teknis BPTP yang terdiri dari Prof. Suyamto, Prof. M. Cholill, Dr. Sudarmadi dan Dr. Tri Sudaryono.

Tahun 2018, BPTP Jatim memiliki dua RPTP yakni: (1) pengkajian dan pengembangan smart agriculture berbasis tanaman pangan di lahan kering dan (2) pengkajian dan pengembangan inivasi teknologi menuju precision farming tanaman pangan di lahan sawah. Secara garis besar kedua kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan penelitian/pengkajian maupun pendampingan serta diseminasi inovasi pertanian Badan Litbang Pertanian.

Sosialisasi Penyaluran Kartu Tani dan KUR

MALANG. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), bersinergi dengan  BPTP Jatim, KOREM 083/Baladhika Jaya dan Dinas Pertanian Kab. Malang telah melakukan Sosialisasi Kartu Tani dan penyaluran KUR di Gedung Wedhartaru  BPTP Jatim, Kamis (1/2/2018).

Merujuk pada tepat sasaran petani penerima subsidi pupuk, maka pemerintah memperbaiki sistem distribusi dengan menggunakan alat transaksi berupa Kartu Debet yang disebut dengan Kartu Tani

BNI memastikan dengan tersalurkannya Kartu Tani, subsidi pupuk akan dapat tersalurkan kepada para petani penerimanya secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga

Kartu Tani diharapkan bisa menjadi awal pemberian layanan, bagi para petani untuk menabung hingga pemberian pinjaman Kredit-KUR untuk budidaya pertanian, yang dapat menjadikan petani lebih terencana untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera.