Rabu, Oktober 16

Peternak Sapi Potong Jember Manfaatkan Lahan Kawasan Hutan Sebagai Sumber Pakan Hijauan

Jember- Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) merupakan langkah Kementerian Pertanian dalam mencapai target swasembada daging sapi dengan fokus peningkatan populasi sapi melalui intensifikasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (INKA). Pendampingan UPSUS SIWAB yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur pada tahun 2019 berlokasi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Memasuki tengah tahun kedua kegiatan pendampingan tersebut,  pada tanggal 4 Juli lalu tim monev BPTP Jawa Timur yang dipimpin oleh Dr. Tri Sudaryono melakukan visitasi di lokasi pendampingan. Berbagai inovasi teknologi pakan ternak seperti pengenalan hijauan pakan Indigofera, pembuatan pakan konsentrat hingga pembuatan silase tebon jagung telah diimplementasikan oleh kelompok ternak “Margo Rukun” yang menjadi kooperatornya.

Ada hal menarik lain yang dijumpai tim monev ketika mengunjungi lokasi demplot yakni adanya pemanfaatan lahan di kawasan hutan milik Perhutani oleh kelompok ternak tersebut untuk menyediakan sumber pakan berupa tanaman jagung (tebon). Tanaman jagung varietas Pertiwi tersebut ditanam di bawah naungan pohon jati dengan sistem tanam alley-relay cropping. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontinuitas pasokan tebon jagung yang akan dipanen. Tersedianya sumber air dari sungai terdekat juga memungkinkan untuk dilakukan penanaman koleksi hijau pakan ternak/rumput yang berkualitas serta pemeliharaan ternak ikan.  Pemanfaatan lahan di kawasan hutan ini memberikan pelajaran bahwa sinergi antara sektor kehutanan, pertanian dan perikanan dapat berdampingan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan paradigma pertanian monokultur yang sering dikonotasikan dengan perluasan penggunaan lahan untuk menjawab kebutuhan pangan. Perluasan penggunaan lahan ini pun sering diasosiasikan dengan konversi bentang alam pepohonan menjadi bentang alam pertanian. Padahal, jelas-jelas pemanfaatan lahan kawasan hutan oleh komunitas/masyarakat sekitar hutan juga memberikan manfaat berupa fungsi pengawasan hutan oleh masyarakat sekaligus mendatangkan manfaat ekonomis apabila lahan tersebut ditanami dengan tanaman produktif.

Hal tersebut mengingatkan kita saat Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan  Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada masyarakat pemangku hutan di Sumatera Selatan. Ketika itu, presiden menginstruksikan agar pemanfaatan lahan kawasan hutan yang izinnya diberikan selama 35 tahun harus mendatangkan keuntungan bersama (mutual benefit).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *